Rencana Kerja Pemerintah Daerah Banten: Menyusun Masa Depan yang Lebih Baik

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusuma dorong percepatan pembangunan dengan perencanaan matang dan sinergi antara stakeholder di Provinsi Banten.

FOKUS TV BANTEN - Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusuma, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Namun, ia menegaskan bahwa upaya percepatan tersebut harus dilakukan secara terukur dan terencana.

“Namun tentu percepatan itu harus tetap terukur dan terencana dengan baik,” ujar Dimyati Natakusuma dalam kegiatan Pra Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026, yang diselenggarakan di aula Bappeda Provinsi Banten, Kota Serang, pada Senin (28/4/2025).

Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan

Dimyati menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang:

• RKPD untuk rencana tahunan

• RPJMD untuk rencana lima tahunan

• RPJPD untuk visi pembangunan jangka panjang (20 tahun)

“Jadi semuanya harus selaras. Kalau sudah begitu, maka kita enak menjalankannya. Karena semuanya berkesinambungan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa,” ungkap Dimyati.

Keterlibatan Luas dalam Perencanaan

Untuk mencapai percepatan pembangunan yang ideal, proses perencanaan harus inklusif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat:

• Asosiasi profesional

• Akademisi

• Pemuda dan pengusaha

• BUMN/BUMD

• Organisasi masyarakat

• Lembaga keagamaan

Dimyati menjelaskan bahwa kegiatan Pra Musrenbang menjadi momen penting untuk menyusun kerangka tematik pembangunan yang akan digunakan dalam Musrenbang pada 30 Agustus 2025.

“Di Pra Musrenbang ini, para peserta akan membuat kerangka guiden tematik pembangunan untuk dibawa pada saat Musrenbang nanti,” jelasnya.

Komitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam masa kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati, tidak ada toleransi terhadap praktik yang tidak sesuai dengan prinsip perencanaan partisipatif (bottom-up).

“Kalau ada [yang menyimpang] pasti akan kami tindak tegas. Semuanya harus terbuka dan transparan. Silakan masyarakat juga boleh mengawasi,” tegas Dimyati.

Struktur dan Tujuan Agenda Pra Musrenbang

Tahapan dan Mekanisme

Agenda Pra Musrenbang mencakup:

• Penyampaian teknis kegiatan

• Penjelasan kerangka penyusunan dokumen: RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja

• Arahan dari Wakil Gubernur

• Diskusi mendalam dalam empat desk tematik

Penjelasan dari Bappeda

Zaenal Mutaqin, Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi Pembangunan Bappeda Banten, menjelaskan pentingnya koordinasi teknis untuk menghasilkan perencanaan yang terintegrasi.

“Karena kegiatan ini cukup padat. Setelah arahan Pak Wagub, ada pelaksanaan empat desk tematik. Di situ dibahas secara matang terkait penyelarasan tematik pembangunan sehingga terbangun sinergi antar perangkat daerah secara tematik, holistik, integratif, dan spasial,” ujar Zaenal.

Fokus Tematik Desk Pra Musrenbang

Empat desk tematik yang menjadi fokus dalam agenda ini adalah:

• Pertumbuhan ekonomi

• Penurunan kemiskinan

• Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

• Reformasi birokrasi

Seluruh pembahasan tersebut diharapkan mendukung arah pembangunan nasional, termasuk trilogi pembangunan Presiden Prabowo Subianto serta visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

“Termasuk juga berkenaan dengan reformasi birokrasi sebagai fondasi pelaksanaannya,” pungkas Zaenal.