Harga Gas Industri Tembus USD 16,77, Buruh Banten Desak Presiden Prabowo Turun Tangan

SERANG – Kenaikan harga gas industri kembali memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pekerja di Banten. Para buruh mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera turun tangan, karena lonjakan harga gas dinilai bisa memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Afif Johan, Wakil Ketua Tripartit Nasional dan Sekretaris Umum FSP KEP SPSI Banten, mengungkapkan bahwa harga gas industri di lapangan saat ini mencapai USD 16,77 per MMBTU, jauh di atas harga yang ditetapkan dalam kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) oleh Kementerian ESDM sebesar USD 6,5–7 per MMBTU.

“Wilayah Barat mengalami defisit stok gas. Akibatnya, beberapa perusahaan harus membeli dengan harga komersial yang sangat tinggi,” ujar Afif, Rabu (28/5/2025).

Biaya Produksi Naik, Pekerja Terancam PHK

Menurut Afif, harga gas yang tinggi membuat biaya produksi melonjak drastis. Hal ini mengancam kelangsungan bisnis, terutama di sektor manufaktur yang padat energi.

“Biaya produksi meningkat, daya saing menurun, dan imbasnya akan menghantam pekerja. Sudah ada perusahaan anggota kami yang menutup satu pabrik, bahkan ada yang menurunkan produksi hingga 50 persen,” ungkapnya.

Afif juga menegaskan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, maka banyak perusahaan terpaksa menutup usaha dan ribuan pekerja akan kehilangan mata pencaharian.

Desakan untuk Presiden dan PGN

Afif mendesak agar Presiden Prabowo segera memanggil pihak Pertamina Gas Negara (PGN) guna menjelaskan minimnya pasokan gas industri. Ia menilai keterlibatan langsung presiden sangat penting untuk mencegah krisis yang lebih luas.

“Kalau tidak ada intervensi dari presiden, kami pesimis. Ini akan menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan usaha dan potensi PHK massal,” katanya.

Industri Padat Energi Paling Terdampak

Kenaikan harga gas juga dikeluhkan oleh asosiasi industri padat energi seperti keramik, baja, dan petrokimia. Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Elisa Sinaga, memperingatkan bahwa lonjakan harga gas dari USD 6 ke USD 9–11 per MMBTU telah membuat banyak pabrik mengurangi jam operasional.

“Jika harga gas tidak segera turun, PHK besar-besaran sulit dihindari. Kami butuh langkah konkret dari pemerintah,” kata Elisa.

Pelaku industri menyebut kebijakan gas saat ini kontraproduktif dengan target pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Mereka mendesak agar skema HGBT diperluas ke lebih banyak sektor agar keberlangsungan usaha bisa terjaga.

Pemerintah Diminta Ambil Tindakan Cepat

Para buruh dan pelaku industri berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan pasokan dan harga gas industri. Tanpa langkah cepat, situasi ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan nasional.

Author: Fuad Hasan
Editor: Ibrahim